Blora- Rapat paripurna DPRD Blora terkait pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) sempat berlangsung ricuh. Ditengarai, kericuhan ini dipicu dari adanya ketegangan yang belakangan terjadi di antara anggota dewan, Jumat (18/10).
Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, beberapa anggota DPRD Blora mempermasalahkan tentang tempat duduk. Beberapa dari mereka juga meminta untuk disediakan risalah rapat sebelumnya.
Ketua DPRD Blora, Dasum mengungkapkan, keributan yang terjadi dalam rapat tersebut bermula dari kesalahpahaman antar anggota DPRD. Kendati demikian, rapat telah mencapai kuorum dan komisi di DPRD telah terbentuk.
“Tadi sudah kuorum, dihadiri 30 anggota dan telah bertandatangan. Selanjutnya, akan ada rapat lagi untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya, seperti Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi,” jelasnya usai paripurna.
Diberitakan sebelumnya, pembentukan AKD di DPRD Blora berjalan alot lantaran adanya perbedaan sikap terkait komposisi komisi. Pimpinan DPRD dan 4 fraksi, yakni PDI Perjuangan (9 anggota), Nasdem (7), PKB (8), dan Golkar-Perindo (6) bersikap, komisi harus diisi secara merata dan berimbang.
Di sisi lain, sikap 3 fraksi lainnya, yakni Demokrat-Hanura (5), PKS-Gerindra (5), dan PPP (5) hanya menempatkan para anggotanya di dua komisi saja, yakni komisi C (bidang Pembangunan), dan komisi D (bidang Kesejahteraan Rakyat).
Dengan adanya keputusan rapat tersebut, 15 anggota DPRD Blora yang berasal dari 3 fraksi belum menempati posisinya di komisi. Hingga saat ini, pihak 3 fraksi belum menyampaikan tanggapannya terkait hasil Paripurna tersebut.
Lebih lanjut, pimpinan DPRD Blora memastikan akan terus berkomunikasi dengan 3 fraksi untuk pembentukan unsur AKD lainnya. Pimpinan juga memastikan, meski terjadi perbedaan pandangan dengan 3 fraksi, tidak akan mengganggu kinerja DPRD Blora.
“Nanti akan kita surati lagi. Kita ini sudah ditunggu kerjanya. Selanjutnya, kita harus membahas APBD Blora 2020,” pungkasnya. (jyk)
