fbpx

TERMASUK KORUPSI KUNKER DPRD, BERIKUT POLEMIK DI BLORA SETAHUN INI

  • Bagikan
Banyak hal yang terjadi di Blora kurun waktu setahun ini. Selain memikirkan dan merealisir langkah-langkah solutif terhadap masalah yang sudah ada, di Blora juga muncul banyak masalah baru yang menjadi polemik ditengah publik.
Ilustrasi

Blora- Banyak hal yang terjadi di Blora kurun waktu setahun ini. Selain memikirkan dan merealisir langkah-langkah solutif terhadap masalah yang sudah ada, di Blora juga muncul banyak masalah baru yang menjadi polemik ditengah publik.

Bentuk masalah yang terjadi cukup variatif, dari tataran elit sampai grassroot telah menghiasi pernak-pernik permasalahan di Blora selama satu tahun ini.

Berikut beberapa polemik di Blora yang menjadi perhatian publik di tahun 2021.

1. Korupsi Kunker DPRD Blora 2014-2019

Kasus dugaan korupsi Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Blora periode 2014-2019 senilai Rp 625,45 juta sempat menghangatkan perbincangan publik. April lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora telah menyita uang hasil dugaan korupsi anggaran kunjungan kerja DPRD Blora. Kasus ini sempat menghebohkan publik dan sampai hari ini masih ditindak lanjuti pihak terkait.

2. Kasus Pungli Pasar Induk Cepu

Penyitaan uang hasil dugaan korupsi kunker DPRD Blora berbarengan dengan penyitaan dugaan hasil pungli Pasar Induk Cepu, Blora. Diketahui, kasus dugaan korupsi Pasar Induk Cepu senilai Rp 865 juta. Kasus ini juga sempat menjadi polemik ditengah masyarakat karena melibatkan Kadindagkop UKM.

3. Polemik Rekrutmen Perades

Polemik rekrutmen Perangkat Desa (Perades) Kabupaten Blora masih terasa pelik hingga saat ini. Yang paling menyita perhatian ialah kasus terjegalnya santri almarhum KH Maimoen Zubair, Akhmad Agus Imam Sobirin lantaran masalah ijazah. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

4. Polemik BLT DD Blora

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap 1 (jan-mei 2021) juga sempat mewarnai polemik yang ada di Blora. Bantuan yang dialokasikan untuk KPM terdampak covid-19 itu sempat menggaduhkan publik karena penyalurannya dinilai buruk. Setelahnya, DPRD Blora langsung memanggil 10 Kepala Desa di Kabupaten Blora yang memiliki catatan buruk penyaluran BLT DD.

5. Kasus E-Warong Fiktif

Di tahun 2021 ini, di Blora juga mencuat kasus Elektronik Warong (E-Warong) gotong royong yang dianggap fiktif. Kasus ini sempat menghebohkan karena banyak korban yang tertipu. Dan tiga bulan lalu, tim gabungan dari Kemensos dan Mabes Polri telah melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti untuk mengusut kasus tersebut. (kin)

  • Bagikan