Blora – Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo mengatakan akan mengusulkan 30 Miliar untuk perkantoran Bandara Ngloram saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Blora dalam rangka Program Padat Karya Tahun 2021.
“Itu yang lebih tau adalah kepala bandara ngloram, tetapi koordinasi dengan saya, membangun perkantoran itu membutuhkan dana 30 miliar,” ucapnya saat ditemui Bloranews.com di Lobi Bandara Ngloram, Sabtu (11/10).
Sudewo menjelaskan kedatangannya sebagai anggota komisi V DPR RI ingin memberikan satu dukungan nyata, supaya bandara ngloram ini betul-betul lengkap sarana dan prasaranannya sebagai bandara melalui penganggaran, baik di tahun anggaran 2022 maupun tahun anggaran selanjutnya.
“Disini masih ada kekurangan perkantoran, yaitu kantor untuk para petugas bandara, kantor BMKG, kemudian kantor navigasi. Selain itu, kami memberikan dukungan kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Perhubungan Udara, supaya melakukan koordinasi dengan Air Lines agar ada kepastian untuk terbang ke bandara ngloram atau terbang ke daerah lain,” jelasnya.
Dirinya juga melakukan koordinasi dengan para calon penumpang, karena di Cepu ini mempunyai potensi alam yang sangat besar, dan pengelolaan Sumber Daya Alam nya sudah menjadi satu hal yang nyata, dengan hadirnya Exxon mobil, kemudian BPE migas dibidang energi Oil and gas.
“Bidang oil and gas ini sudah berjalan sekian tahun lamanya dan perlu ada satu sarana transportasi udara untuk menunjang pertumbuhan energi minyak dan gas tersebut di daerah sini yang mempunyai dampak ekonomi yang nyata dengan hadirnya bandara ngloram ini,” ujarnya.
Disinggung soal usulan pembangunan perkantoran, dirinya akan mengupayakan tahun depan. Menurutnya, program padat karya ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam membantu warga yang terdampak pandemi covid 19. Masing-masing kementerian atau lembaga punya kebijakan program padat karya.
“Seluas 5 hektar lahan, (untuk kantor satuan pelayanan bandara, kantor BMKG, kantor navigasi termasuk perparkirannya) yang calon lokasi perkantoran itu, tetapi untuk anggaran fisik perkantoran sedang kami usahakan supaya ada alokasi di tahun 2022,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Dewadaru, Ariadi Widiawan, mengatakan 30 Miliar adalah pengusulan pembebasan lahan seluas 5 hektar untuk perkantoran.
“Rencananya itu tahun depan. Untuk dana perkantorannya itu nanti akan didorong DPR RI dan akan diusulkan ke Kementerian Perhubungan,” ucap Ariadi.
Untuk realisasinya, Ariadi menuturkan untuk menyesuaikan dengan realisasi tanahnya terlebih dahulu. Dirinya berharap dengan dukungan Komisi v dan berbagai pihak Bandara Ngloram bisa segera beroperasi.
“Kita tergantung, berapa yang jadi realisasi untuk pembebasan lahan, itu nanti kita akan kita sesuaikan dengan fisiknya. Jangan sampai kita target 5 ternyata 3. Nanti yang tiga itu apa aja ? kita sesuaikan aja tanahnya dulu. Dan diharapkan dengan kedatangan komisi V, dapat lebih mempercepat pembangunan dan pengoperasian Bandara Ngloram, seperti yang dikatakan nanti akan dikomunikasikan dengan Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara maupun kereta api untuk konekting dari stasiun dan sebagainya,” pungkasnya. (Spt)
