Blora – Berbagai persoalan kelompok rentan di Kabupaten Blora dikupas satu persatu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelompok Rentan (Musrenbang Keren), di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Rabu (9/3) kemarin.
Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati menyampaikan, ada beberapa permasalahan kelompok rentan yang perlu ditangani bersama. Diantaranya peningkatan akses pelayanan masyarakat yang responsif difabel, pemberdayaan ekonomi difabel, penanganannya gizi buruk, stunting, kekerasan pada anak, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Mari kita rembugan bersama untuk menyusun program penanganannya,” jelasnya.
Bupati Blora, Arief Rohman berujar, Musrenbang tahun kedua ini difokuskan untuk menyerap aspirasi dan usulan pembangunan dari kalangan perempuan, lansia, difabel, dan anak.
“Melalui forum ini semoga ada banyak masukan program kegiatan yang disampaikan untuk landasan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023,” ucapnya.
Melalui Musrenbang Keren ini, seluruh stakeholder diajak untuk Sesarengan mBangun Blora. Mewujudkan Blora yang sehat, ramah anak, dan ramah difabel.
“Usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Keren nantinya kita minta untuk dirangkum dan dijadikan program dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD). Kita ingin perempuan juga punya andil dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Khusus untuk difabel, kita minta OPD terkait bisa terus mengawal penyusunan Perda tentang Difabel,” lanjut Arief.
Acara yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu melibatkan seluruh stekholder terkait. Mulai perwakilan dari TP PKK, Muslimat, Aisyiyah, GOW, Bhayangkari, Persit, IBI, IIDI, Forum Genre, Forum OSIS, Forum Anak Blora, LVRI, dan Komunitas Difabel Blora Mustika.
Total ada 26 organisasi yang diundang dalam kegiatan tersebut, termasuk keterwakilan dari LSM dan tokoh masyarakat, hingga OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, dan Dinas Dalduk KB. (Sub).
