fbpx

BPKP RI MINTA PEMDA SELARASKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN NASIONAL

  • Bagikan
BPKP RI MINTA PEMDA SELARASKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN NASIONAL
Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, M Yusuf Ateh meminta pada pemerintah daerah (pemda) agar menyelaraskan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam proyek prioritas nasional.

 

BPKP RI MINTA PEMDA SELARASKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN NASIONAL
Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

 

“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” kata Ateh saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/3).

Ateh menambahkan, dalam pelaksanaan pengawasan nantinya akan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah. BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program atau kegiatan dan sub-kegiatannya.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan pada pemda untuk berhati-hati dan melakukan perencanaan matang dalam hal pembangunan daerah di masa pandemi. Menurutnya, pengelolaan anggaran di masa kedaruratan harus dilakukan dengan pruden dan transparan.

“Kemarin kita diminta refocusing, memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Keluwesan ini kalau kita tidak pruden, tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel maka akan jadi persoalan. Contohnya sudah ada,” ucap Ganjar.

Ganjar juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi agar pembangunan dan keuangan dapat berjalan sesuai rencana dan efektif. Dirinya berharap, perwakilan daerah bisa mengetahui perencanaan keuangan dan pembangunan yang efisien dan akuntabel.

“Sinkronisasi dan harmonisasi yang terus kita dengungkan tapi memang agak mewah untuk dilaksanakan. Saya harapkan bapak ibu terbuka, nanti bagaimana cara kita menyusun, bagaimana APIP bisa paling depan, bagaimana review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik,” pungkasnya. (Jay)

banner 120x500
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

error: Konten dilindungi!!