Semarang, BLORANEWS – Pastikan layanan berkualitas ke masyarakat semakin baik. Ganjar menargetkan pembangunan mal pelayanan publik (MPP) di Jawa Tengah bisa merata ke seluruh kota/kabupaten.
Di Jawa Tengah. Saat ini, tercatat MPP mencapai 22 unit. Yakni, ada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap. Selain itu MPP milik Pemprov Jawa Tengah. Dengan demikian, terdapat 13 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP.
Gubernur berambut putih itu menargetkan di tiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah akan memiliki MPP semuanya.
“Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen,” tekad Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Dengan semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanan di daerah akan semakin baik. Meski demikian, keberadaan MPP tetap harus dipastikan terlebih dulu agar dapat berfungsi dengan maksimal.
“Tapi nanti nggak cukup, lho. Jangan sampai terjebak hanya bangunannya, hanya mengumpulkan mal pelayanan publik. Tapi harus memudahkan, menggampangkan orang untuk terlayani. Dan yang kedua harus berpindah ke sistem yang sekali lagi, yang harus didigitalkan,” tegasnya.
Tidak hanya mengintegrasikan semua layanan, namun, tambah Ganjar, MPP juga harus memudahkan dan mempercepat pelayanan masyarakat dari berbagai instansi.
MPP dinilai juga dapat meningkatkan investasi, sekaligus mencegah praktik suap, gratifikasi, pungutan liar, serta pelanggaran lainnya dalam mengurus berbagai perizinan.
Tidak hanya itu, Ganjar juga menuturkan, MPP menawarkan kemudahan di sisi sarana dan prasarana. Yang tidak kalah penting adalah kemudahan prosedur dan alur pelayanan, adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta personel yang memberikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas.
Ganjar mengatakan, didirikannya MPP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terpadu satu pintu yang mudah, murah dan cepat serta lebih nyaman bagi masyarakat.
Selain itu, MPP juga dapat membuat sistem pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel karena dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui data-data yang ditampilkan di MPP.
“Kita mendorong seluruh kabupaten kota memiliki MPP agar pelayanannya lebih cepat dan ini mencoba mengintegrasikan. MPP bisa menjadi tempat yang bisa meng-clearence, prosesnya seperti apa, bayarnya berapa dan semua bisa ditampilkan,” ucap Ganjar.
Bahkan, untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat, Ganjar juga meminta agar setiap instansi yang ada di MPP mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi masyarakat.
“Kalau ini bisa bagus, investasi juga baik, masyarakat terlayani dengan baik. Maka perlu ada semacam call center atau Whatsapp untuk orang bisa melapor. Gedungnya cukup bagus, representatif, mudah-mudahan orang datang juga akan senang,” ujar Ganjar.(dj)
