Blora, BLORANEWS – Bupati Blora, Arief Rohman memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Blora nyambi menjadi seorang penyelenggara pemilu baik di level PPK maupun PPS, tak terkecuali bagi para guru yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK.
“Aturannya kan boleh, tapi memang nanti harus ijin pimpinan dan ada ketentuan-ketentuannya. Istilahnya yang PPPK dan sebagainya jam ngajarnya harus tetep dipenuhi,” ujar Bupati Arief.
Bupati Arief mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa melarang setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam agenda Pemilu. Termasuk para ASN yang ingin mendaftar menjadi seorang penyelenggara.
“Kan mungkin kemarin ada yang laporan, yang ASN tugas pokoknya kan sebagai ASN PPPK, lah ini kan tugas tambahan dari negara, kalau memang dia mendaftar PPS/KPPS nanti saya minta BKD dinas terkait yang menjadi induk dari ASN ini untuk nanti dikoordinasikan,” ujarnya.
“Saya kira kalau itu bisa diatur dan berkomitmen, kalau jam kerjanya bisa diatur saya kira nggak masalah,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas (Disdik) Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo melarang guru berstatus PNS dan PPPK nyambi menjadi seorang penyelenggara pemilu baik di level PPK maupun PPS.
“Kalau jadi PPK dan PPS waktunya (kontrak kerja) kan berbulan bulan. Bagaimana itu?. Kalau jadi KPPS tidak masalah kan cuma satu hari pas libur” tandasnya.
Sunaryo menjelaskan, kontrak sebagai PPPK sudah jelas tertulis bahwa Guru dilarang kerja sampingan. Selain itu, dirinya juga khawatir jika guru double job nanti akan berdampak pada terganggunya jam belajar siswa.
“Kedepan saya tidak akan menyetujui. Meskipun mereka sebetulnya dibutuhkan di Desa. Tapi mengingat kontrak yang panjang, jangan sampai nanti malah mereka meninggalkan sekolah,” terangnya. (Dj)
