fbpx

DIANGGAP ANTI PANCASILA, ANSOR BLORA MENOLAK AKSI HTI

  • Bagikan
Audiensi GP Ansor

Blora – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Blora dan Banser menolak aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah yang akan menggelar Konvoi dan Masirah Panji Rasulullah, Minggu (9/4/2017)

Kegiatan yang sedianya dipusatkan di Lapangan Tri Lomba Juang Semarang tersebut mengusung tema Khilafah Kewajiban Syar’i, Menuju Kebangkitan Umat.

 

TOLAK HTI
Audiensi GP Ansor di Polres Blora terkait penolakan HTI (7/4/2017) Foto : Bloranews

 

“Kami menolak aksi mereka, juga tidak akan memberikan toleransi pada siapapun yang mengusik Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45,” kata Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Blora Riyadi saat dihubungi Bloranews, Sabtu (8/4/2017).

Riyadi menyebutkan, gerakan HTI yang mengusung Khilafah, dinilai ke arah makar dan dikhawatirkan akan memecah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami menolak itu dan akan menghalau aksi mereka,” tambah pria asal Kradenan tersebut.

Pihaknya juga sudah memberikan pernyataan sikap dan menginstruksikan anggota Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser se Kabupaten Blora untuk bersiaga.

“Pernyataan Sikap GP Ansor Blora sudah saya tanda tangani bersama Kepala Satkorcab Banser. Dan sudah kita sampaikan ke seluruh masyarakat,” jelas Riyadi.

Informasi yang dihimpun, sejumlah anggota Banser ikut berjaga disepanjang jalan Cepu-Semarang tadi pagi hingga besok, untuk mencegah konvoi yang dilakukan kelompok HTI yang berasal dari Blora.

Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blora, Mei Naryono membenarkan terkait Ansor Blora yang melakukan penolakan terhadap kegiatan HTI, pasca audiensi dengan Kapolres Blora.

“Saya tahu kemarin Ansor melaksanakan audiensi kepada Kapolres terkait penolakan kegiatan HTI, tapi kami tidak bisa ikut hadir,” ujar Mei.

Dirinya menambahkan, bahwa pemerintah akan mengambil sikap jika berpotensi mengganggu kondusifitas negara. Selain itu, Ia menambahkan setiap organisasi di Indonesia harus mengakui Pancasila, dan UUD, serta menggunakan bendera Merah Putih.

“Setiap organisasi di Indonesia harus mengakui NKRI, dengan tetap menggunakan lambang negara Pancasila dan menggunakan bendera Merah Putih,” tegas Mei.

 

Reporter : Ngatono

banner 120x500
  • Bagikan