Blora– Bupati Blora, Arief Rohman belum lama ini menemui langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, di kantornya yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Rabu (21/04).
Dalam pertemuan yang hampir satu jam tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Blora ini berdiskusi membahas tentang rancangan pembangunan daerah dimulai dari desa-desa miskin yang ada di kawasan hutan agar didukung Kemendes PDTT.
Bupati juga menyampaikan bahwa kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Blora mayoritas berada di desa-desa kawasan hutan. Sehingga perlu dirancang grand desain pembangunan dimulai dari desa yang harus didukung dari pusat.
“Kita ingin kedepan desa-desa bisa kita kembangkan bersama, dengan berorientasi pada potensinya masing-masing. Yang utama kita butuhkan adalah data potensi dan kondisi desanya, oleh sebab itu kita minta dukungan dan arahan dari Pak Mendes PDTT dengan seluruh jajarannya,” ungkap Bupati Blora, Arief Rohman.
Sementara itu, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, memberikan apresiasi kepada Bupati Blora atas kegigihannya, dirinya juga siap untuk bersama-sama membantu pembangunan Blora yang dimulai dari Desa.
“Mas Arief ini sahabat saya. Kedepan Blora akan kita jadikan salah satu pilot project di Indonesia. Kita sudah berdiskusi banyak, Kemendes akan ikut menjadi bagian dari upaya itu. Tidak hanya Bapak Bupati, tapi juga Kemendes dan kementerian lainnya, bersama-sama kita akan upayakan agar percepatan pengentasan kemiskinan Kabupaten Blora bisa diwujudkan,” terangnya.
Menteri Desa tersebut mendorong upaya pengembangan BUMDes dan Desa Wisata sembari menunggu grand desain yang sedang disusun. Harapannya dengan BUMDes dan Desa Wisata, pembangunan 271 Desa di Blora dapat dilakukan dengan cepat.
Tak hanya itu, terkait pemutakhiran data juga menjadi fokusnya dalam pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Karena akan mempermudah Kepala Desa dalam melakukan pembangunan desa maupun memanfaatkan Dana Desa.
“Jika SDGs Desa ini bisa dimaksimalkan, maka tanggung jawab penanggulangan kemiskinan tidak akan lagi tertumpu pada Bupati, namun bisa difokuskan kepada masing-masing kades. Data mikro berbasis SDGs Desa akan sangat membantu, selain itu Kemendes PDTT dan Kementerian lain akan ambil bagian dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Blora dan desa-desa di Indonesia pada umumnya,” pungkasnya. (Jyk)
