Sampai hari ini, Jum’at (24/12/2021), kekosongan jabatan pemerintahan di Kabupaten Blora masih tergolong tinggi. Dari tingkat desa sampai kabupaten ada banyak kursi jabatan yang belum terisi.
Diketahui, dari delapan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan dilelang akhir tahun ini, ada tujuh Jabatan yang sudah lama kosong dan baru akan diisi. Selain itu, ada pula Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang masih kosong dan mengandalkan Pelaksana Tugas (Plt). Serta yang paling disorot, kosongnya ribuan Jabatan Perangkat Desa yang masih menjadi polemik sampai hari ini.
Kondisi diatas menandakan reformasi birokrasi di Kabupaten Blora belum berjalan dengan baik. Dan jika dibiarkan, akan berdampak pada sistem pemerintahan dan masyarakat secara menyeluruh.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, tujuan reformasi birokrasi ialah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.
Berpangkal pada tujuan tersebut, kekosongan jabatan pemerintahan di Kabupaten Blora tidak seharusnya terjadi, sebab kondisi itu akan berdampak pada lambatnya pelayanan masyarakat dan menurunnya tingkat kepercayaan publik.
Redaksi
