fbpx

MENCATAT JANJI MANIS “ARTYS” DALAM CATATAN AKHIR TAHUN

1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian dan lingkungan hidup.

Berkat hutang, Pemerataan Pembangunan khususnya jalan dalam setahun terakhir tidak dapat dipungkiri mulai dirasakan Masyarakat meski masih jauh dari kata merata. 

Sejumlah fasilitas hanya dirasakan secuil masyarakat, seperti penerangan jalan yang hanya menerangi jalan jalan diperkotaan, bahkan jalan antar kecamatan mayoritas masih gelap gulita. padahal catatan kami, biaya untuk membayar rekening listrik PJU dan trafic light mencapai 6,5 Miliar.

Anehnya meskipun Blora selalu menarasikan diri sebagai kabupaten dengan APBD sedikit untuk dalam hal pembangunan, namun banyak sekali dan terkesan menghambur hamburkan Dana jika bicara perjalanan dinas dan nara sumber. dalam data yang kami miliki dibeberapa instansi bahkan ada yang angka biaya perjalanan dinasnya melebihi instansi serupa yang ada di Kabupaten tetangga yang memiliki APBD berlipat dibangdingkan Blora. 

Jalan Jelek berkaitan dengan kenyaman pengendara. Maka, barang kali solusinya Kendaraan dinas yang memiliki suspensi empuk. tak heran jika APBD 2022 masih saja ada Instansi merogoh kocek APBD untuk kendaraan baru.

Dengan mendown grade jalan, dari jalan Kabupaten ke Jalan Desa seolah melempar tanggung jawab,ini bukanlah merupakan solusi yang bijak.

Pembangunan RPH yang sempat menjadi obrolan terkait pekerjaan bisa dipastikan dalam waktu dekat belum bisa dimanfaatkan. Sebab tahun 2023 tak ada anggaran pendukung. Baik untuk Kandang, Ipal dan lainnya.

Adanya MPP belum bisa maksimal. Masih banyak gerai yang kosong. Seakan dibiarkan begitu aja. Hanya untuk pamer belaka. Bahkan saat ini keramaian MPP masih ditopang oleh Pelayanan Capil. Misalkan Capil ditarik tentu saja MPP hanya sebuah gedung Kosong.

Data terbaru yang dirilis BPS, dari 100 penduduk Blora, sekitar 16 -17 Penduduk Menderita sakit.

Belum lagi soal pupuk, yang lagi lagi langka disaat petani membutuhkan, jika pun ada harganya sudah berlipat lipat.

2. Peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya saing SDM

IPM Kabupaten Blora 2020 = 68,84, tahun 2021 = 69,37 sedanh pada tahun 2022 = 69,95. jika dibandingkan rata-rata IPM Kabupaten se Jateng. IPM Blora masih berada di urutan kelompok buncit. belum lagi indeks pembangunan Gender yang selalu berada paling bawah sejak 2017 indek pembangunan gender Blora pada tahun 2021 hanya 84,59 jauh dibawah Surakarta yang berada diposisi teratas 96,89.

3. Tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi (Penggunaan APBD, Sinergitas, Regulasi).

Program smart city yang Seharusnyan dapat di rasakan masyarakat nyatanya hanya slogan semata, Tata kelola Pemerintahan yang harusnya terbuka, transparan masih jauh dari harapan, Sejumlah website yang harusnya bisa menjadi tempat publikasi kegiatan OPD faktanya hanya sekedar punya, tentu hal ini masih jauh dari kata transparan yang selalu di gaungkan.

lihat saja dalam setahun sejumlah perjalanan dinas, baik dibungkus sengan kata study tiru dll, tanpa membuahkan hasil yang dirasakan masyarakat. misal dalam penggunan APBD di Bapeda Blora ada anggaran City branding, entah kegiatan apa yang dimaksud toh di Blora menurut hemat kami tak jelas brandingnya.

Dihimpun beberapa media, laporan realisasi belanja Pemkab Blora mencapai Rp. 2.176.366.819.672. atau sekitar 84,49 persen dari total anggaran Rp 2.575.860.759.798. data per tanggal 28 januari dimana tahun anggaran akan berakhir.

Terkait serapan, Pemerintah seakan tidak mau belajar dari kesalahan, karena tiap tahun selalu terjadi hal yang sama.

Reformasi birokrasi, Janji untuk mengevaluasi kinerja pejabat selama 3 Bulan sekali nampaknya hanya bualan semata. Sampai saat ini belum pernah ada kabar dan pejabat yang disanksi. Meski masih banyak pejabat yang jarang ada dikantor dan lebih suka jalan-jalan.

Jika sinergitas terjadi maka, sejumlah persoalan antara lain soal rekrutmen perangkat desa dapat dihindari. Sinergitas antara pemimpin dan rakyat secara umum harusnya dinomer satukan. karena sesungguhnya syarat utama terjadinya sinergisitas adalah kepercayaan antara penguasa dan rakyatnya.

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Usaha berbasis potensi lokal (Sumber Daya Alam, pariwisata, seni dan budaya).

Kekayaan Hutan yang sedemikian luas Nyatanya belum memghasilkan ataupun menumbuhkan perekonomian secara signifikan. 

Mangkraknya sejumlah aset wisata tentunya dapat dilihat secara kasat mata, betapa tidak mampunya pemerintah mengembangkan potensi yang ada. Kesenian dan budaya belum mampu dikonversi menjadi sebuah nilai yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.

5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.

Badan pusat Statistik mencatat, kemiskinan 99,83 ribu jiwa tahun 2022 masyarakat Blora masih dibawah garis kemiskinan atau 11,53 persen dengan pendapatan perkapita perbulan Rp. 390 478,00. terjadi penurunan memang jika di bandingkan 2021 saat pandemi melumpuhkan semua lini kehidupan.

Dalam catatan, sejumlah MOU dengan lembaga lembaga pendidikan, Universitas belum berdampak apapun. 

” Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing” akankah tercapai?? 

Tahapan tahapan pemilu 2024 sudah dimulai, 2023 menjadi bagian dalam tahapan tahapan penting agenda politik, Semoga Blora lebih baik.

Selamat datang 2023, selamat merayakan Tahun Baru dengan APBD baru yang penuh dengan Narasumber dan perjalanan dinas.

*Catatan redaksi.