Kita telah mempelajari banyak hal, banyak sudut pandang, banyak ketidakpastian, banyak ketidakadilan dan hal-hal lain yang tanpa ujung. Terlebih, jika harus berhadapan dengan perhelatan politik di Daerah. Seperti yang kebanyakan kita sepakati tanpa sengaja, isu politik dan sosial di Blora merupakan isu remang-remang bagi warganya sendiri. Tak banyak dibicarakan di ruang publik kecuali orang-orang media, pejabat, militer, dan profesional lain yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan politik Daerah. Sementara itu, separuh lebih, warga Blora adalah petani, guru ngaji, selebihnya lagi pegawai pabrik tembakau dan Bulog. Yang tak banyak bicara tentang siapa yang akan menang dalam Pilkada, siapa yang paling memiliki kekayaan untuk modal kampanye, bahkan siapa mafia dari semua panggung politik di Kabupaten Blora. Tak penting! Yang terpenting bagaiamana kekeringan dapat di persingkat dan panen petani baik-baik saja.
Bukan juga tabu untuk memebicarakan drama politik, namun ya, remang-remang! Dibicarkan tak menguntungkan, tak dibicarakan dianggap Apatis. Bahkan di luar Kabupaten, Blora tak sekalipun dibicarakan sebab isu-isu politik, seperti prestasi pejabat yang diraih dalam kancah politisnya, atau prestasi pembangunan, atau hal-hal yang bersifat membangggakan masyarakat secara umum. Entahlah, saya juga tak memahaminya sebab saya bukan berangkat dari seseorang yang tertarik untuk mengamati politik Daerah. Atau saya yang tidak tahu banyak tentang itu, dan barangkali media-media sudah menaikkan situasi politik di Blora. Meski begitu, buta politik di negeri sendiri tak lantas membuat kita menjadi warga yang berdosa untuk meninggalkan tanah kelahiran.
Entah gerakan apa yang patut kita sebut sebagai gerakan paling masyhur di Blora, namun gerakan itu bukan gerakan-gerakan perempuan. Yang bertujuan untuk pemberdayaan diri (perempuan) secara personal seperti yang tengah ramai di kota-kota lainnya. Hal ini bukan sebuah kalimat skeptis, namun dari segi historis, Blora bagi saya justru sebuah kabupaten yang melahirkan tokoh-tokoh pejuang dari jajahan Oligarki; Samin memperjuangkan hak-haknya saat sistem kolonial membabat segala aspek kesejahteraan. Tentu mengalami kehidupan di balik jeruji besi Londho. Lalu kita mengenal juga, Mas Tirto Adhie, yang kala itu jatuh bangun membangun Surat Kabar pribumi pertama (Medan Prijaji), yang berani mengungkap skandal korupsi para pejabat pada masa VOC. Jelas, dia dipenjarakan, diasingkan di luar Jawa. Pramoedya Ananta Toer beserta Adiknya, Soesilo Toer yang berhasil merekam realitas bangsa yang tertindas, terjajah, oleh kolonial dan pemerintahan negeri sendiri melalui karya sastra––sosio historis, yang hari ini diterjemahkan di berbagai negara. Baru-baru ini, seseorang penulis Bambang Tri yang beberapa bulan lalu dipenjarakan dengan dakwaan menghina Lambang Negara, dengan menyusun buku berjudul Jokowi Under Cover, terlepas yang diungkap dalam bukunya adalah sebuah kebenaran atau sebaliknya. Namun, Blora dikenal dengan Kabupaten yang seperti itu, orang-orang yang berani bersuara namun dibungkam dengan jerusi besi oleh hukum negara yang materialis!
Bersamaan dengan itu semua, hari ini, saya dikejutkan dengan kedatangan dua sosok Perempuan di panggung politik Kabupaten Blora; Calon Bupati. Ini cukup tiba-tiba dalam perjalanan saya memahami Kabupaten Blora, tempat saya dilahirkan. Sekali lagi Blora bukan kabupaten yang menonjol dengan tokoh-tokoh Feminis. Setidaknya itu yang sementara dapat saya pastikan. Sebab budaya menggelar pertunjukan Tayub masih begitu dinikmati dengan praktik-praktik Patriarki serta Eksploitasi tubuh perempuan. Dimana ledhek (penari) tayub diasumsikan sebagai wanita penghibur dan pemanis dalam pertunjukan. Terlepas dari esensi kesenian dan beberapa kebijakan-kebijakan Pemda mengenai upaya-upaya untuk memperbaiki citra perempuan dalam pertunjukan seni Tayub, ledhek diasosiasikan sebagai objek pelengkap. Maka, saya juga tak mampu untuk menutup mata dengan segala kemungkinan skenario politik atas munculnya subjek perempuan untuk berada di muka, di panggung terdepan.
Dua perempuan ini, kebetulan bukan orang yang baru dikenal dan muncul tiba-tiba seperti artis. Meskipun secara personal, keduanya tak pernah muncul dari pengetahuan saya tentang Kabupaten Blora. Salah satu calon Bupati adalah istri dari Bupati dua periode yang sebentar lagi akan digantikan, menurut beberapa cerita rekan dan media, beliau adalah sosok perempuan yang juga terlibat di Muslimat Cabang juga PKK. Bicara politik adalah bicara massa, tentu sosok seperti beliau tanpa menjadi Bupati pun telah memiliki banyak jama’ah. Setidaknya, jika dibolehkan, saya sudah dapat bicara melantur tentang jumlah suara dan strategi politis yang akan dilakukan. Satu diantaranya lagi, seorang DPRD Kabupaten Blora, yang jelas-jelas berangkat dari seorang pejabat yang sebelumnya memiliki riwayat ‘dipilih rakyat’. Dua kemungkinan, beliau terpilih kembali oleh rakyat atau sebaliknya.
Rasa-rasanya Blora sedang berada pada rising conflict, jika boleh saya katakan politik di Blora seperti telah sampai pada pencapaian konfict dalam struktur cerpen. Berhadapan dengan pertentangan-pertentangan dan kesukaran para tokoh dalam cerpen. Bayangkan, Blora kedatangan tiga calon Bupati yang dua diantaranya perempuan! Mengejutan, mengundang pertanyaan besar, atau sebaliknya, ini sebuah kabar yang hambar dan tak memeiliki harapan. Ekspresi-ekspresi seperti itu berhimpitan di kepala saya sekaligus. Mengingat Tayub begitu menjadi pertunjukan wajib di Kabupaten Blora, kemunculan dua perempuan sebagai calon Bupati, saya bertanya pada diri sendiri, “Kemana semua laki-laki itu? Dungaren?” Saya katakan ini pertentangan, sebab alur yang disajikan elite budaya dan politik di Blora terasa sangat tiba-tiba bagi warga sipil seperti saya, yang bukan Pegawai Pemerintahan, apalagi Pegawai Negeri. Tidak.
Dua sosok calon Bupati Perempuan yang saya tidak tahu menahu track record nya tentang ‘Perjuangan Emansipasi Perempuan’ di Kabupaten Blora khususnya, tiba-tiba muncul sebagai tokoh utama di kursi pemerintahan. Apakah ini berangkat dari nurani mereka? Jika benar begitu, sebagai warga yang tidak ingin Apatis tak ada alasan untuk tidak mendukung keduanya memenangkan suara sebagai Bupati yang bertugas dan berwewenang memimpin penyelenggaraan daerah. Namun jika sebaliknya, mereka bersedia naik panggung sebagai skenario elite seperti illustrasi pertunjukan Tayub, yang hanya menjadi pemanis, pelengkap, dan penghibur panggung politik kabupaten Blora yang membosankan. Maka seketika ini adalah peristiwa memalukan sepanjang sejarah gerakan perempuan di Kabupaten Blora. Ah! Apakah saya juga akan masuk penjara dengan mempertanyakan ini? Jika begitu yang kelak terjadi, saya merasa bersyukur. Sebab saya akan menjadi Perempuan Milenial pertama yang dipenjara karena tulisan saya, seperti para pendahulu sebagai ‘Warga Pemberontak’. Memberontak sistem dan hukum negara yang merebut hak warga untuk berpendapat. Segala peristiwa yang terjadi disebut-sebut sebagai produk Grand Design yang sangat besar, yang hanya elite lah yang berperan. Manusia semuanya, laki-laki ataupun perempuan, sebagai objek trial and error dari kerjasama elite dan para pemilik modal untuk menciptakan peradaban yang ingin mereka capai. Namun, banyak hal juga yang sudah kita lakukan untuk memberontak. Perjalanan untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan. Hanya berkali-kali membangunkan diri dari tidur panjang hegemoni kapital yang dapat menyadarkan naluri kemanusiaan kita masing-masing. Bukankah ini sesuatu yang tidak terlalu metaforis?
Blora, 4 Oktober 2020
Tentang penulis : W Sanavero , penulis buku prosa “Perempuan Yang Memesan Takdir” terbit Maret 2018 di penerbit Buku Mojok Yogyakarta. Beberapa cerpen-cerpennya juga terbit di media online.
*Opini di atas merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab Bloranews.com
