Blora- Organisasi kemasyarakatan Projo Blora menilai, masalah yang ditimbulkan poster kotroversial “Jokowi Raja” bukan hanya pada aspek hukumnya, pelanggaran atau kah tidak. Tetapi, lebih ke siapa dalang dibalik tersebarnya poster illegal tersebut
“Masalahnya bukan pelangaran atau, tidaknya. Tapi, kita harus tau siapa yang memasang poster tersebut, sekian banyak,” tegas Sekretaris Projo Blora, Suhatmi (15/11).
Menurutnya, cara pelaku penyebaran poster “Jokowi Raja” sungguh tidak etis. Selain tidak berkoordinasi dengan partai dan relawan kampanye resmi, perbuatan pelaku justru berpotensi meruntuhkan elektabilitas Capres nomor urut 01 ini.
“Kalau seseorang yang suka sama Jokowi, ‘kan bisa komunikasi sama PDI Perjuangan, Projo, atau teman-teman yang lain. Bagi Bawaslu (RI) memang bukan pelangaran, tapi (poster tersebut, red) bisa jadi trik menjatuhkan Jokowi. Karena, seorang raja beda sama seorang presiden,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Bawaslu RI menilai, poster dan spanduk bergambar calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang berbusana seperti raja bukan merupakan kampanye hitam. Poster dan spanduk ini tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Menurut Bawaslu, gambar maupun tulisan yang terdapat dalam poster dan spanduk tersebut tidak mengarah pada ujaran kebencian dan tidak mengandung unsur SARA.
“Menurut pandangan Bawaslu setelah kami melihat itu, tulisan itu sedikit pun tidak mengarah kepada ujaran kebencian, black campaign, atau mengandung unsur SARA,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/11).
Sementara itu, Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Blora, mengaku belum mencermati pandangan Bawaslu RI tersebut. Sehingga, dirinya atas nama partai belum dapat mengomentari lebih lanjut terkait perkembangan ini.
“Kita belum baca pandangannya, oke, terima kasih,” ucap Dasum singkat. (hud)
