Blora- Kontribusi pertanian tembakau terhadap perekonomian nasional dan daerah terbilang cukup besar. Industri ini menyumbang pendapatan bagi APBN yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah, sedangkan daerah juga menikmatinya melalui Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).
Fakta ini dipaparkan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Blora, Rabu (11/03). Terkait hal ini, Indonesia tak perlu takut untuk mulai mengangkat persoalan tembakau.
“Indonesia tak perlu takut berbicara isu tembakau, karena sudah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),” ujar Ketua DPC APTI Kabupaten Blora, Larso Ngariyanto didampingi Bendaharanya Adhi Aprianto.
Menurut Larso, bila negara tak melindungi industri tembakau nasional, maka isu ini akan rentan disusupi asing lewat lembaga swadaya asing yang ada di Indonesia. Untuk itu, penting bagi negara melindungi industri yang telah menyumbang lebih dari Rp 300 triliun bagi APBN.
Lebih lanjut Larso berharap, jangan sampai lembaga swadaya asing mengambil kepentingan untuk memanfaatkan isu ini dan memasukkan komoditas tembakaunya ke Indonesia. Sehingga, leluasa bagi pihak asing untuk menanamkan pengaruhnya di negara ini.
“Pemerintah khususnya pemkab Blora dapat memanfaatkan DBHCT semaksimal mungkin untuk peningkatan produksi, baik petani mitra maupun petani lokal,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Larso juga mengungkap fakta ironis dibalik FCTC. Yakni, Pemerintah Amerika Serikat yang jadi pemrakarsa FCTC malah keluar dari ratifikasi ini. AS sendiri ingin melindungi komoditas strategisnya.
Menurutnya, Asosiasi petani tembakau Virginia di Amerika ada di mana-mana. Mereka menjual bibit dan tembakau. Industri tembakau Virginia untuk rokok putih.
“Sementara Indonesia rokoknya sangat khas dan spesifik, yaitu kretek. Tembakau-tembakau lokal Indonesia menghasilkan hal yang sangat spesifik,” pungkasnya. (arf)
