fbpx

BLORA TERIMA DBH MIGAS PALING RENDAH

Ilustrasi by: Tim Kreatif Bloranews.
Ilustrasi by: Tim Kreatif Bloranews.

Blora, BLORANEWS – Nominal Rp160 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi Kabupaten Blora ternyata angka paling rendah dibandingkan dengan daerah lain yang mendapatkan DBH Migas dari Blok Cepu. Masuk dianggaran tahun 2023.

Direktur Jendral Pengembangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera primanto Bhakti menyampaikan rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 pada, Kamis (29/9) lalu.rincian alokasi tersebut dapat dilihat di laman www.dpjk.kemenkeu.go.id dan selanjutnya seccara resmi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA :  PECAH TELUR, BLORA DAPAT RP 160 M DARI DBH MIGAS

“Penerima DBH Migas dari Blok Cepu tertinggi adalah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2,2 triliun. Kemudian Kabupaten Tuban mendapat Rp533 miliar. Kabupaten Madiun mendapat Rp183 miliar. Kabupaten Ngawi Rp180 miliar,” ucapnya.

Sementara Kabupaten Kabupaten Lamongan mendapat Rp177 miliar, Kabupaten Jombang Rp175 miliar, terendah yaitu Kabupaten Blora mendapat DBH Migas dari Blok Cepu sebesar Rp160 miliar. Blora sendiri rencananya untuk pembangunan infrastruktur dan bayar hutang.

BACA JUGA :  MENTERI JONAN RESMIKAN GEDUNG SOEBROTO PEM AKAMIGAS CEPU

“Semoga bermanfaat untuk pembangunan Blora. Untuk meneruskan pembangunan infrastruktur. Ada 7 Kabupaten yang berbatasan. Mulai Blora, Ngawi, Nganjuk, Madiun, Jombang, Lamongan dan Tuban. Tiga persen dibagi rata kabupaten yang berbatasan dengan blok Cepu,” jelas Bupati Arief Rohman belum lama ini.

Sebelumnya, keinginan Pemkab Blora untuk mendapat DBH Migas telah diakomodasi dalam Kemen ESDM dalam RUU Migas yang baru. Yaitu sebagai daerah perbatasan yang bisa menerima DBH Migas.

BACA JUGA :  MENDES DOLAN BLORA, SEBUT NGLOBO BISA JADI TEMPAT EDUKASI MIGAS

Penjelasan itu tertuang dalam rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hubungan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu isi dalam rancangan itu Pasal 117 Ayat 2 huruf C. Jika kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil (Migas) sebesar Tiga persen. (Jam)