Ngawen – Kepala Dusun (Kadus) Temuwoh terpilih, Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Muhammad Try Siswanto membuka suara lantaran dianggap curang oleh peserta Perades lainnya.
Kadus Temuoh terpilih, Wanto (sapaan akrab) mengaku tidak melakukan seperti yang ramai di sosial media. Sebelum CAT, Wanto telah melampirkan Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan SK Tenaga Aplikasi Desa atau Operator Desa.
“Sejak awal pemberkasan saya melampirkan SK BPD dan SK operator. Pertama nilai itu 58, waktu pengumuman kok hanya 50. Disitu saya komunikasi sama panitia, ternyata ada nilai SK operator tidak dimasukkan, karena tidak ada legalisir,” katanya, Senin (31/01).
Wanto kemudian protes karena tidak ada pemberitahuan kalau SK operator harus legalisir. Selain menggugat di Kecamatan, Ia juga mengadu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta telah menjalani sidang dua kali.
“Masalah yang diomongkan orang berinisial A, saya dianggap tidak melakukan apapun. Saya ini melakukan gugatan secara resmi dan sesuai prosdur. Di sini saya sebagai penggugat, lha kok di hujat,” bebernya.
Sementara, Bupati Blora, Arief Rohman menjelaskan, kasus yang terjadi di Desa Talokwohmojo sudah ada kronologinya dan jelas, artinya tidak secara tiba-tiba ada. Keputusan Camat juga dapat dipertanggungjawabkan.
“Secara instansi, panitia juga mengakui bahwa dial alai, karena penskorannya tidak dimasukkan. Orang-orang sudah pada tahu kok kalau Dia (Wanto) itu operator desa, nilai pengabdian tidak dimasukkan. Dia juga melakukan gugatan yang akhirnya nilai pengabdiannya diakui,” ucap Arief saat ditemui di Kantornya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Blora membuka ruang pengaduan di Dinas PMD Blora, bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan membawa data-data dan bukti-bukti yang kuat. Dinas siap melayani. (Jam).
