Blora- Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Blora terjadi hampir tiap tahun, Program Kartu tani yang sejak awal di gadang sebagai alternatif oleh pemerintah hingga kini belum maksimal dalam pelaksanaannya.
Wakil ketua DPRD Blora, Siswanto bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora terima audiensi Pemuda tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Blora. (20/10)
Wakil ketua Komisi B DPRD Blora, Munawar mengatakan bahwa kelangkaan pupuk tersebut merupakan masalah bersama.
“Yang terjadi saat ini menjadi masalah kita bersama. Terkait regulasi contoh di Kunduran distributor dan pengecer tidak berani menjual karena petani tidak punya kartu tani,” ujarnya.
Sriyono, peserta audiensi menyampaikan bahwa Petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan bagi petani yang tidak memiliki kartu tani tidak dapat membelinya.
“Tidak ada pupuk di lapangan, bagi petani yang tidak memiliki kartu tani tidak dapat membeli pupuk bersubsidi,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto menyampaikan dari data yang disampaikan kepada DPR ketersediaan pupuk di gudang masih ada.
“Hari ini petani menyampaikan bahwa pupuk ini langka dan sulit, itu memang betul di lapangan memang seperti itu. Petani di Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Japah, Jati, dan Randublatung menyampaikan memang kesulitan, ternyata tadi data ketersediaan pupuk masih ada di Gudang bankle, Gudang Ngawen dan Randublatung belum ke pengecer,” terang Mas Sis sapaan akrabnya.
Dirinya meninta, Pemkab Blora melalui Komisi Pengawas Pupuk dan jajarannya untuk segera terdistribusikan ke distributor, ke pengecer agar pupuk dapat diperoleh dengan mudah oleh para petani.
“Musim hujan segera datang memupuk pakai apa para petani. Saya minta hari ini rapat segera, besok melaporkan kepada DPR secara tertulis,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Siswanto juga menyinggung terkait penyusunan RDKK menurutnya banyak lahan yang belum masuk dalam RDKK. Dirinya meminta semua pihak untuk aktif untuk mencari solusi terkait persoalan tersebut.
“Ternyata banyak yang belum masuk khususnya lahan-lahan hutan, padahal sebagian sudah ada dari beberapa puluh ribu baru sekian ribu lahan hutan, tapi belum semuanya, kita minta supaya kesulitan apa, apakah dari Perhutani atau dari dinas yang kurang aktif kita minta agar mereka mencari solusi itu,” pungkasnya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut, Komisi Pengawas Pupuk Kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. (Jyk)
