Pati- Kemiskinan di Kabupaten Blora merupakan salah satu masalah serius yang harus segera ditangani Pemkab setempat. Bupati Blora Djoko Nugroho memaparkan dua formulasi pengentasan kemiskinan, yakni pemetaan desa miskin dan database kemiskinan yang valid.
Paparan ini disampaikannya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se- eks Karesidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (27/03). Dalam pemetaan yang telah dilakukan, ditemukan 46 desa miskin di Kabupaten Blora.
“Khusus kemiskinan ini, kami sudah petakan 46 desa desa miskin yang butuh intervensi pemerintah,” ucap Kokok (sapaan Djoko Nugroho, red) di depan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Dalam kesempatan tersebut, Kokok juga memaparkan tentang alokasi bantuan bedah rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 813 unit hanya akan diserahkan ke desa-desa kategori miskin, dan tidak dibagi merata. Tujuannya, agar upaya pengentasan kemiskinan tersebut berdampak signifikan dan terukur.
“Mohon izin Pak Gubernur untuk bantuan 813 bedah RTLH akan kami fokuskan ke desa desa miskin saja agar progres nya kelihatan,” imbuh Kokok.
Terkait database kemiskinan, Kokok menyebutkan saat ini Pemkab Blora terus berupaya melakukan pendataan ulang PKH. Dirinya mengatakan, mengubah data PKH agar tepat sasaran bukanlah perkara mudah.
Ganjar Apresiasi Upaya Pengentasan Kemiskinan
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan pihaknya mengapresiasi upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemkab Blora. Menurutnya, butuh kerja sama berbagai pihak untuk mewujudkan misi ini.
“Ini langkah yang bagus. Kita akan dukung, tidak hanya dari APBD saja, coba nanti kita carikan dari CSR. Adanya Baznas di masing masing Kabupaten tolong juga dimaksimalkan untuk ngroyok kemiskinan,” ucap Ganjar.
Terkait perbaikan data PKH, Ganjar menyebutkan, Jateng merupakan provinsi pertama di Indonesia yang saat ini sedang mengajukan perbaikan database PKH. Pihaknya berharap, perbaikan data untuk memastikan bantuan tepat sasaran dapat terrealisasi dalam waktu dekat.
“Seperti halnya Blora, kami di jajaran Pemprov juga ingin melakukan perbaikan database PKH. Pak Wakil Gubernur sudah kami tugasi untuk bertemu Menteri Sosial, semoga tidak lama lagi perbaikan database itu bisa kita lakukan,” pungkasnya. (one)
