Semarang- Pemerintah Kabupaten Blora kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Penyerahan LHP hari ini dilaksanakan dalam suasana Ramadhan dan dilakukan secara online dengan menggunakan ruang konferensi zoom pro. Senin (27/04).
Penyerahan LHP secara online hari ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ayub Amali dan diikuti para pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta ketua tim pemeriksa LKPD Kabupaten Blora. LHP diterima oleh Ketua DPRD Blora H.M. Darsum, dan Bupati Blora Djoko Nugroho diikuti oleh pejabat struktural lainnya.
“Penyelenggaraan penyerahan hasil pemeriksaan LKPD untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena saat ini kita semua sedang mengalami pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan social distancing sesuai anjuran Presiden. Maka dari itu izinkanlah kami menyampaikan hasil pemeriksaan LKPD ini secara online, virtual dengan video conference,” ucap Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Ayub Amali.Lebih lanjut, Ayub Amali menyampaikan, dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Blora, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Permasalahan tersebut antara lain:
1. Penyewaan Gedung Konco Tani dan Gedung DPRD Kabupaten Blora tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang milik daerah;
2. Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Blora belum dipertanggungjawabkan dan terlambat dipertanggungjawabkan;
3. Pajak BOS di Kabupaten Blora belum disetor tepat waktu serta terdapat sisa kas sekolah regrouping belum disetor ke kas daerah provinsi;
“Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD,” terang Ayub Amali.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pimpinan daerah, DPRD, beserta jajarannya atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan laporan keuangan dan atas dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan sehingga penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Blora dapat terlaksana.
“BPK berharap agar hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(jyk)
