Blora – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Blora menggelar Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (03/04). Dalam kegiatan ini, ditegaskan ada hukuman berat bagi ASN yang melanggar aturan netralitasnya.
Ketua Panwaskab Blora Lulus Mariyoan dalam paparannya antara lain mengemukakan bahwa dalam beberapa agenda pemilihan, terdapat kecenderungan birokrasi akan dijadikan mesin politik oleh para kontestan. Oleh karena itu, diharapkan birokrasi dapat tampil lebih profesional.
“ASN, perlu berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih, melakukan sosialisasi kepada keluarga dan lingkungannya, hal ini merupakan langkah dalam mendukung tahapan penyelanggara pilkada,” paparnya.
Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Blora harus menjadi agen perubahan yang menarik dan menjadi lebih baik.
Lebih lanjut, Bupati juga mendukung pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian terkait istilah tahun politik diganti menjadi pesta demokrasi dengan maksud untuk memberikan ketenangan serta kenyamanan sejumlah pihak.
Bupati juga menegaskan kepada seluruh ASN untuk tidak turut serta dalam menyebarkan berita hoax ataupun berita yang mengandung kebohongan. Juga berharap agar pada Pilgub ini tidak terjadi politik uang.
“Saya harap seluruh ASN di Blora dapat netral dalam pemilihan Pilgub ini, kalau bisa tidak hanya Pilgub tetapi juga disegala pemilihan kepala daerah yang terselenggara, jangan juga terlibat dalam politik uang, ini sangat dilarang,” ujarnya.
Hadir dalam kesempatan ini Ketua Korpri Blora Sugiyono dan Wakil Ketua II Dewan Pengurus KORPRI Jawa Tengah yang juga Kepala BAPPEDA Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko.
Reporter : Ngatono
