PEMKAB BLORA RINTIS MALL PELAYANAN PUBLIK, BEGINI KOMENTAR PEMKAB BADUNG BALI

Blora- Pemkab Blora merintis Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik, utamanya di sektor perizinan dan investasi. Untuk itu, Pemkab menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke MPP Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kamis (05/03) kemarin.

 

Kunjungan Kerja Pemkab Blora ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung Provinsi Bali

Kunjungan Kerja Pemkab Blora ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung Provinsi Bali

 

Sebagai informasi, Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang memiliki pusat wisata terbanyak di Provinsi Bali. MPP di Badung difokuskan pada pelayanan di sektor perizinan dan investasi, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi setempat.

Belakangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menobatkan MPP terbaik di Indonesia. Sehingga, kementerian tersebut merekomendasikan MPP Kabupaten Badung sebagai tempat belajar bagi kabupaten lainnya terkait MPP.

“Pemerintah Kabupaten Blora juga sedang merintis pembentukan Mall Pelayanan Publik. Oleh sebab itu kita lakukan kunjungan ke daerah yang MPP nya telah sukses, agar bisa menyerap ilmunya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan menegaskan, pendirian dan pelaksanaan pelayanan di MPP itu butuh komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Pasalnya, tata kelola pelayanan publik harus dijalankan secara simultan dan terpadu.

“Jangan sampai mencoba meresmikan MPP jika infrastruktur dan SDM nya belum siap seratus persen. Karena potensi kegagalan di tengah jalan bisa saja terjadi,” ujarnya.

Menurut Made, komitmen Pemkab Badung terhadap MPP sangat serius. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang nomenklatur OPD dan instansi apa saja yang terlibat dalam pelayanan MPP di Badung.

“Inti dari MPP di Badung adalah perijinan dan investasi. Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemudahan dalam hal proses perijinan dan investasi. Jika investasi meningkat maka meningkat pula penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya. (arf)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan