Blora, BLORANEWS – Gabungan Kelompok Tani Hutan Blora Selatan (GKTHBS) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Rabu (20/7).
Aksi dimulai dari Lapangan Kridosono Blora kemudian berbondong-bondong berjalan menuju Gedung DPRD Blora sambil berorasi menyuarakan tuntutannya. Berbagai alat peraga aksi mulai spanduk, poster, selembaran rilis, bendera digunakan dalam aksi tersebut.
Poster dan spanduk antara lain bertuliskan, “Hutan Rakyat Hutan Lestari”. “Kelola Hutan Untuk Ketahanan Pangan”. “Selamatkan Alam Lingkungan Dengan Mengelola Lahan Hutan Dengan Benar”. “Optimalkan Lahan Hutan Untuk Memberi Manfaat Ekonomi”. “Sosial Dan Lingkungan”. “Stop Jual Beli Lahan Hutan Untuk Kepentingan Pribadi”. “Kelola Lahan Hutan Konservasi Tanah Dan Air”. “Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat”. “Tidak Ada Petani Negara Makan Apa?”. Kelola Hutan Lawan Kemiskinan”. “Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat”. “Masyarakat Olah Lahan Kurangi Pengangguran”. “Petani Mandiri Untuk Kemajuan Negeri”. Dan sejumlah keluhan lainnya.
Masa aksi menuntut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepmen LHK) Republik Indonesia Nomor 287/2022 tentang kebijakan penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) kiranya sangat relevan dengan penguatan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora.
Melalui kebijakan ini pemerintah akan mengambil alih 1,1 juta hektare areal hutan Jawa, atau 49 persen dari luas hutan yang selama ini dikelola Perhutani, sejak jaman penjajah kolonial Belanda.
Tergabung dalam aliansi GKTHBS diantaranya Kelompok Tani Hutan (KTH) Pringgondani Kalisari Jaya, KTH Muntono Ngliron Jaya, KTH Mbah Sariman Jaya, KTH Tanggel, perwakilan KTH kecamatan-kecamatan lainnya, SENTANI (Sedulur Relawan Tani), FBS (Front Blora Selatan) dan GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) hari ini mengadakan aksi massa berbentuk longmarch, orasi, mimbar bebas dan audiensi. (Jam).
