Blora, BLORANEWS– Tahun 2022 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora berhasil menyetujui 6 Perda dan mengusulkan 14 program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023.
Mulai Perda terkait Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora 2022-2024. Perda Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
Perda Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Perda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Perda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Blora 2022-2025. Serta Perda tentang Pengarusutamaan Gender.
”Dari hasil fasilitasi Gubernur Jateng beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa ada beberapa poin perlu dilakukan penyempurnaan. Baik itu pengurangan maupun penambahan bab, pasal, dan ayat,” terang Ketua DPRD Blora M. Dasum.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Dasum mengaku rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD dengan tim penyusun Perda Kabupaten Blora untuk menyesuaikan hasil fasilitasi Gubernur yang dimaksud. Sehingga Enam Raperda tersebut telah disepakati menjadi Perda.
Mengenai Propemperda 2023, Dasum menjelaskan akan ada 14 Raperda masuk program prioritas pembentukan. Tujuh Raperda usulan DPRD, serta Tujuh Raperda usulan bupati. Beberapa Raperda usulan DPRD, yakni pendidikan baca tulis Alquran. Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lalu pembentukan dana cadangan.
Selanjutnya Raperda tentang jaminan sosial tenaga kerja, sekolah ramah anak. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta pajak daerah dan retribusi daerah.
Sedangkan Raperda usulan Bupati meliputi, penyertaan modal BUMD 2022-2026. Raperda fasilitasi pesantren. Kemudian Raperda pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. Penataan perumahan dan kawasan permukiman. Pemberdayaan usaha mikro. Izin penyelenggaraan reklame. Serta, rencana pembangunan Industri Blora 2022-2042. (Sub)
