Blora – Tahun 2017 ini, perolehan sertifikat Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) kabupaten Blora meningkat lima kali lipat. Sebelumnya, Blora memperoleh 3000 bidang Program Prona dan tahun ini meningkat menjadi 15.000 bidang.
Seperti dikutip melalui Infopublik.id, ribuan sertifikat tersebut diperuntukkan kepada 29 desa se-Kabupaten Blora. Desa-desa tersebut adalah Balongsari, Bangkleyan, Buloh, Gempol, Jagong ,Jati, Jegong, Kalangan, Kalen, Klokah, Krocok, Ngliron, Ngraho, Ngrambitan, Pelem, Pilang, Plosorejo, Randulawang, Sambongrejo (kecamatan Sambong), Sambongrejo, Sempu, Singget, Sumberrejo, Tamanrejo, Tambahrejo, Tanggel, Temulus dan Tunjungan.
Kepala seksi Sengketa dan Konflik Perkara BPN Blora, Syukur menyampaikan bahwa sampai saat ini terjadi kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap seluruh pembiayaan program Prona ditanggung oleh pemerintah melalui APBN Murni, dan sertifikat didapatkan secara gratis.
Padahal ada pembiayaan-pembiayaan yang ditanggung oleh peserta Prona. “Pembiayaan yang ditanggung pemerintah adalah Penyuluhan, Pengumpulan Data, Pengukuran Tanah, Pemeriksaan Tanah, Penerbitan SK Hak / Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, Penerbitan Sertifikat, Supervisi dan Pelaporan” jelas Syukur.
“Sedangkan peserta Prona bertanggung jawab atas pembiayaan yang berkaitan dengan Hak / alat bukti perolehan atau penguasaan tanah, Patok Batas, Materai dan BPHTB / PPh” lanjutnya.
Syukur memperkirakan, dengan biaya sebesar 250.000 rupiah sudah cukup untuk pembiayaan peserta Prona dalam mengurus sertifikat. Hanya saja, besar biaya yang ditentukan desa kepada peserta Prona tidak sama, tergantung kebijakan desa.
Perbedaan biaya penarikan ini telah membuat beberapa desa tersandung kasus. Beberapa diperiksa, sebagian yang lain ditetapkan sebagai tersangka pungutan liar kepada peserta Prona [.]
Reporter : Sahal M
*Di ambil dari beberapa sumber
