Blora, BLORANEWS – Belasan ribu hektar lahan hutan sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Kabupaten Blora bakal dikelola masyarakat. Hal itu ditandaskan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan (PSKL) Wilayah Jawa, Nur Faizin dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) bersama petani hutan di Blora.
“Luasan hektarnya itu kurang lebih 16 ribuan. 15 ribu hingga 16 ribu. Ini kan kita mau cek kembali ya, kondisi lahannya seperti apa kita akan fasilitasi betul untuk kepentingan masyarakat dan untuk memulihkan kembali hutan Jawa,” jelas Nur Faizin di Pendopo Samin Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora.
Dijelaskan, dalam waktu dekat masyarakat kawasan hutan di Blora bakal mendapat SK persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Melalui SK tersebut, masyarakat akan mendapat kewenangan untuk mengelola hutan dibawah KHDPK.
“Jadi SK itu diberi kewenangan untuk mengelola kepada masyarakat selama 35 tahun. Plus bisa diperpanjang satu kali, jadi bisa 70 tahun, kalau 70 tahun bisa 3 generasi itu,” terangnya.
“Jadi ini luar biasa, ini program strategis nasional. Ini yang kebetulan juga mendapat perhatian khusus dari pak Presiden Jokowi. Beliau yang biasanya secara simbolik menyerahkan SK perhutanan sosial tersebut,” imbuh Nur Faizin.
Ditanya soal jumlah petani yang ikut program tersebut, Nur Faizin mengaku belum tahu persis jumlahnya. Namun ia memeperkirakan ada sekitar sebelas ribu petani.
“Petaninya saya nggak hafal persis ya, nanti kita akan data kembali, kita akan verifikasi dan fasilitasi. Kan ada 22 kelompok, kalau di kali 500 mungkin ada 11 ribu ya, sekitar 10 ribu hingga 11 ribu orang petani diseluruh Kabupaten Blora,” terangnya.
Sebagai informasi, Selain di Kabupaten Blora pihak Balai PSKL Jawa juga sedang memfasilitasi 7 Kabupaten lain dipenjuru Jawa.Terdiri dari 6 Kabupaten di Jawa Tengah dan 1 Kabupaten di Jawa Timur. (Dj)
