fbpx

DUA TERDAKWA PENGGELAPAN TERKAIT TAMBANG DITUNTUT TINDAK PIDANA PENIPUAN

DUA TERDAKWA PENGGELAPAN TERKAIT TAMBANG AKHIRNYA DIVONIS
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Blora.

Blora –  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Blora menuntut dua terdakwa terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang pembelian lahan tambang. Keduanya merupakan warga Lamongan dan berdomisili di Padangan, Bojonegoro dan orang Jepara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Blora, Farida, dalam persidangan meminta, majlis hakim menyatakan kedua terdakwa, Sugeng Prayitno dan Kabul Priyo Sarwana bersalah yakni melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55(1) KE 1 KUHP.

BACA JUGA :  WASPADA, PENIPUAN CPNS MELALUI WHATSAPP MARAK BEREDAR

“Meminta majlis hakim menjatuhkan pidana terdapat Sugeng Prayitno dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Serta Kabul Priyo Sarwana dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam dan perintah terdakwa tetap ditahan. Tuntutan berbeda karena memang terdakwa Kabul sudah mengembalikan Rp 400 juta sementara terdakwa Sugeng belum,” jelasnya.

Farida menyampaikan untuk sidang berikutnya akan digelar pada 14 September dengan agenda Pledoi. Dilanjutkan Replik sehari setelahnya, yakni 15 September dan Duplik pada 16 September. 

BACA JUGA :  NGAKU BUPATI, PENIPU INI GALANG DONASI MELALUI WA

“Putusan direncanakan pada 21 September 2021 mendatang,” ujarnya. 

Di sisi lain, Waras Fatoni sebagai korban penipuan,  mengapresiasi JPU yang menuntut para terdakwa sesuai dengan amal perbuatannya. Dia juga memohon kepada majlis hakim agar bisa memutus perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku. 

“Terima kasih kepada JPU, semoga Kejari terus berkomitmen tinggi, Semoga perkara ini diputus dengan seadil-adilnya,” harapnya. 

BACA JUGA :  SEORANG BLANTIK MAU BELI SAPI KENA TIPU 100 JUTA

Kejadian ini bermula pada tahun 2017. Dilaporkan pada 2018. Sementara penahanan dilakukan 2021. Dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang pembelian lahan tambang sendiri senilai Rp 1,6 Miliar. (Spt)