Semarang – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menengarai adanya kepentingan korporasi kapitalis dibalik revisi Perda RTRW, yang saat ini berada di tangan pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Hal ini disampaikan koordinator JM-PPK, Gunretno, di sela-sela aksi Tapa Pepe di halaman kantor DPRD Jateng siang hari tadi. Menurutnya, revisi Perda tersebut justru mengancam kelestarian alam di kawasan pegunungan kendeng.
“Lha, revisi itu untuk kepentingan siapa? Aturan di RTRW Nasional itu kan jelas, lha kok terlihat samar, berarti memang ini perlu menjadi pemikiran bareng, apakah ini sebuah kesengajaan,” tanya Gunretno, Rabu (10/10).
Aksi Tapa Pepe tersebut, dimulai dengan pementasan seni barong-jaranan dan pembakaran kemenyan. Tujuannya, mengingatkan dan membuka hati semua orang termasuk para wakil rakyat yang mendukung penghancuran lingkungan.
“Tapi kok situasinya terus-menerus seperti ini? Apakah benar bahwa rakyat hanya dijadikan alat, dan setelah para wakil rakyat itu berkuasa, mereka lalu dikuasai dan berpihak pada kaum cukong kapitalis. Ya, kami berharap ini bisa membuka hati para pengambil kebijakan,” imbuh Gunretno.
