Blora- Kasus dugaan Pungutan Liar (pungli) jual beli kios di pasar induk cepu dinaikkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri Blora rencananya akan kembali memanggil para pihak yang terkait minggu depan.
Hal ini disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora, Muhammad Adung, pihaknya mengungkapkan jika minggu kemarin penyidik sudah menaikkan status menjadi penyidikan. Sehingga para pihak yang terkait akan kembali dipanggil untuk penyidikan lebih intens lagi.
“Sudah naik penyidikan. Minggu kemarin,” ucapnya. (19/10)
Lebih lanjut, dirinya menambahkan, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang menghitung kerugian atas perkara Kunker DPRD Blora, sehingga pihaknya belum bisa melakukan pemanggilan.
“Mungkin setelah itu selesai, baru pemanggilan soal pasar,” jelasnya.
Sebagai informasi, Puluhan pedagang juga ditarik Rp 30 juta hingga Rp 75 juta. Sistemnya, ada uang ada kunci. Cash, tidak boleh di cicil. Sementara dua kios digratiskan. Delapan sisanya ditempati pedagang lama.
Harga kios tersebut juga dipotong biaya kepemilikan los setiap pedagang. Masing-masing los dihargai 10 persen dari harga Kios(Rp 75 juta). Sehingga apabila pedagang memiliki satu los, berarti biaya dikurangi Rp 7,5 juta. Tinggal mengalikan berapa los yang dimiliki para pedagang
Sementara itu, uang hasil dugaan pungli jual beli kios di Pasar Induk Cepu juga sudah disetorkan sebanyak 8 kali. Pertama 31 Desember 2019 sebesar Rp 50 juta. Dilanjut 9 Juni 2019 sebesar Rp 227,5 juta.
Berikutnya pada 16 Juni 2019 sebesar Rp 90 juta. Selanjutnya, 18 Juni Rp 37,5 juta. Berikutnya, pada 19 Juni sebesar Rp 180 juta. Selanjutnya pada 26 Juni sebesar Rp 45 juta. Pada 29 Juni sebesar Rp 235 juta. Terakhir pada Selasa, 15 September 2020 sebesar Rp 100 juta. Total keseluruhan yang masuk ke Kasda sebesar Rp 915 juta. (Jyk)
