Blora, BLORANEWS – Kejaksaan Negeri Blora akhirnya memanggil lima orang dari sekretariat DPRD Blora untuk dimintai keterangan kasus dugaan honorarium narasumber DPRD Blora, Kamis (6/4/2023).
Mereka datang ke Kejaksaan Negeri Blora sekitar pukul 13.00 WIB. Usai diperiksa sekitar pukul 15.30 WIB, kelima orang tersebut langsung meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Blora. Saat dicegat wartawan untuk diwawancarai, tidak ada satupun yang mau memberikan keterangan.
Kasie Intel Kejaksaan Negeri Blora, Djatmiko saat dihubungi wartawan menjelaskan, ini masih dalam penyelidikan dan tidak akan memberi keterangan apapun.
“Tadi ada beberapa orang yang diperiksa. Hasilnya akhir nanti, karena masih berjalan,” ujar Djatmiko.
Diberitakan sebelumnya, Sukisman ketua PKN datang memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Blora, Selasa (4/4/2023). Sukisman diperiksa dalam kapasitas sebagai pelapor kasus dugaan honor narasumber DPRD Blora.
“Hari ini Selasa, saya datang ke Kejaksaan, memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor,” jelas Sukisman dihadapan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Blora, Selasa (4/4/2023).
Sukisman datang ke Kejaksaan sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung masuk ke ruangan menemui kasie Intel Kejari, Djatmiko.
Setelah 2 jam lebih, Sukisman terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dan langsung menemui awak media yang sudah menunggu dari pagi.
Di dampingi jubir PKN Seno Margo Utomo, Sukiman menyampaikan hasil pemberian keterangan atas laporannya ke Kejati Jateng.
“Saya menjawab beberapa pertanyaan dan beri beberapa keterangan seputar pokok laporan saya terkait dugaan kasus honor narsum DPRD Blora,” ujar Sukisman.
Sukisman menjelaskan bahwa ada 3 dugaan pelanggaran dalam kasus ini. Yaitu dugaan pelanggaran regulasi, yakni melanggar Perpres 33 tahun 2020. Kemudian dugaan kegiatan fiktif, karena tahun 2021 status Blora masih PPKM karena wabah Covid. Serta dugaan ketidakwajaran, karena ada temuan dewan bisa menjadi narsum selama 100 sampai 140 jam dalam sebulan.
“Selain itu, saya juga menambahkan bukti baru yaitu realisasi anggaran honor narsum tahun 2021. Bukti ini official, karena sudah diberi cap dan tanda tangan Sekwan Catur,” imbuhnya. (Faj)
