Jakarta- Kondisi perekonomian masyarakat yang terus berubah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan bagi warga miskin. Akurasi data yang baik akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Andi ZA Dulung, saat menerima kunjungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blora, Senin (18/02).
Dulung menegaskan, perbaikan atau updating data kemiskinan yang ada dalam BDT memang sangat perlu dilakukan agar bisa diketahui secara detail dan valid kondisi kemiskinan terkini.
“Kami selalu terbuka, siap memberikan arahan kepada Pemkab Blora dan TKPK nya agar kemiskinan segera berkurang sebagai usaha mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kuncinya adalah perbaikan data kemiskinan, sehingga sasaran bansosnya tepat,” ucapnya.
Pihaknya mengungkapkan, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap proses penyaluran bantuan yang ada. Semula, bantuan pemerintah ini, dalam pelaksanaan di lapangan kerap kali diselewengkan dengan dibagi rata kepada warga.
“Bantuan raskin yang tadinya berlaku istilah bagito atau bagi roto, kini tidak bisa diselewengkan lagi karena masuk rekening masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM. Sehingga satu masalah sudah teratasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dulung berharap pemerintah daerah serus terhadap berbaikan BDT tersebut. Dengan demikian, daftar KPM yang masuk BDT nantinya benar-benar sesuai kondisi kemiskinan yang ada.
“Sekarang masalahnya bagaimana agar daftar KPM yang masuk BDT ini bisa benar-benar valid agar bantuannya tepat sasaran. Tugas pemerintah daerah untuk melakukan update BDT ini,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua TKPK Kabupaten Blora mengungkapkan pihaknya akan melakukan perbaikan BTD pada aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation) tentang kondisi kemiskinan Kabupaten Blora dalam waktu dekat. (one)
