Blora – Ketua DPRD Blora, HM Dasum, dalam musrembang Kabupaten Blora menyampaikan pokok pikiran anggota dewan untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD 2021.
Beberapa pokok pikiran yang disampaikan meliputi refokusing anggaran untuk percepatan penanggulangan pandemi vovid-19 dalam bidang kesehatan,ekonomi dan sosial.
kabupaten Blora masuk kedalam wilayah rawan bencana sehingga dibutuhkan anggaran yang lebih besar agar siap digunakan jika dibutuhkan
“Kemudian, Kabupaten Blora ini masuk wilayah yang rawan bencana seperti banjir, banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Sehingga butuh anggaran penanggulangan bencana yang lebih besar agar bisa segera ditindaklanjuti jika sewaktu-waktu ada kejadian. Kami berharap ada peningkatan anggaran sebagai antisipasi,” paparnya.
Perbaikan infrastruktur menjadi bagian penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jika ada yang bilang kalau pembangunan jalan tidak ada hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, maka itu salah. Justru dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan, akan mempermudah konektivitas antar wilayah untuk peningkatan ekonomi yang berujung pada pengurangan kemiskinan,” sambung Dasum.
Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk agar ada program peningkatan produktivitas pertanian karena mayoritas penduduk Blora adalah petani.
Terakhir, Dasum meninta agar Pemkab menjaga iklim perpolitikan yang sehat dan kondusif menjelang digelarnya Pemilihan kepala daerah.
Ditengah wabah covid 19 pemerintah kabupaten Blora melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 secara virtual melalui video conference (vicon)(08/04).
Musyawarah di ikuti Bupati Blora Djoko Nugroho beserta wakilnya H. Arief Rohman, Jajaran Forkopimda,Sekda dan kepala bapeda, Video confren di berpusat di Pendopo Bupati Blora, sementara peserta bertempat di beberapa tempat Gedung DPRD Blora, di ikuti anggota Dewan, tokoh masyarakat, akademisi. Sedangkan peserta lain di kecamatan eks kawedanan dan seluruh kantor OPD. (Jyk)
