Blora- Tak kunjung ada pemberkasan serta ketidakjelasan regulasi terkait honor, membuat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Kabupaten Blora mempertanyakan nasibnya. Jumlah warga Blora yang lolos seleksi PPPK mencapai ratusan orang.
“Jumlah total yang lolos seleksi mencapai 361 orang. Sebanyak 277 diantaranya merupakan guru,” terang perwakilan PPPK Blora, Agung Widodo, dalam audiensi kepada pimpinan DPRD Blora, Selasa (05/11).
Dalam pertemuan tersebut, Agung menyampaikan kepada pimpinan DPRD agar wakil rakyat segera melakukan tindak lanjut terkait kebuntuan ini. Pasalnya, seleksi PPPK telah berlangsung pada bulan Februari lalu.
“Kami berharap, anggaran untuk gaji PPPK Blora dapat diploting dalam APBD 2020 nanti,” harapnya.
Sementara, perwakilan pimpinan DPRD Blora, Siswanto mengaku, dalam nota keuangan RAPBD Blora 2020 belum memuat honor untuk PPPK. Lebih dari itu, dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga tidak ada pembahasan tentang ini.
“Maka, nantinya akan kita bahas lagi. Masukan dari bapak ibu ‘calon’ PPPK, nanti akan kita sampaikan,” katanya.
Siswanto menyebut mereka dengan sebutan ‘calon’, lantaran meski telah lolos seleksi akan tetapi belum pemberkasan. Terkait harapan PPPK Blora, pimpinan DPRD tak dapat memastikan apakah masukan ini akan lolos dan disetujui.
“Pertama, kita akan membahas regulasinya. Bagaimana pemberkasan dan teknisnya. Kedua, kita kaji ketersediaan anggaran kita. Kalau ada regulasinya tapi tidak ada anggarannya, tetap saja tidak bisa,” pungkasnya. (jyk)
