Blora- Meski sempat memicu ketegangan, Warsit dan para koleganya yang tergabung dalam 3 fraksi mulai menempati kantor komisi C dan D DPRD Blora pagi ini, Senin (14/10). Pasalnya, 3 fraksi ini beranggapan pembahasan pembentukan komisi telah selesai.
Sementara, pimpinan DPRD Blora enggan menanggapi langkah yang diambil Warsit dan para koleganya di 3 fraksi tersebut. Ketua DPRD Blora, Dasum menolak saat dimintai tanggapannya oleh tim Bloranews.com.
Diberitakan sebelumnya, situasi DPRD Blora memanas lantaran perebutan posisi di ‘komisi basah’ yakni komisi C dan D. Gabungan 3 fraksi yang terdiri atas fraksi PPP, fraksi PKS-Gerindra, dan fraksi Demokrat Hanura menempatkan anggotanya hanya di 2 komisi tersebut.
“Ini langsung menempati komisi. Sudah diumumkan, sudah dibaca saat paripurna kemarin. Dibaca di paripurna, artinya sudah diumumkan,” kata Ketua Fraksi Demokrat-Hanura DPRD Blora, HM Warsit.
Di sisi lain, sikap 3 fraksi tersebut direaksi sejumlah fraksi lainnya serta pimpinan DPRD. Pasalnya, di DPRD Blora terdapat 4 komisi, yakni komisi A (bidang Pemerintahan), komisi B (bidang Perekonomian dan Keuangan), komisi C (bidang Pembangunan) dan komisi D (bidang Kesejahteraan Rakyat).
Dengan hanya meletakkan anggotanya di komisi C dan D, 3 fraksi tersebut dituding mengecilkan peran 2 komisi lainnya. Menurut Warsit, langkah yang diambilnya telah sesuai dengan Tata Tertib DPRD Blora.
“Tata tertib itu produk kita (DPRD Blora, red). Yang menyusun juga kita. Penempatan anggota ke komisi itu wewenang fraksi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Warsit menambahkan, langkah ini bukan hanya dilakukan olehnya dan 3 fraksi saja. Tetapi juga dilakukan fraksi-fraksi lain di DPRD Blora. Termasuk, fraksi yang berbeda pandangan dengannya saat ini.
“Misalnya PKB yang banyak menempatkan anggotanya di komisi C, atau Golkar yang menempatkan banyak anggotanya di komisi A. Intinya, fraksi memiliki pertimbangan terkait penempatan tersebut, yakni right man in the right place (sesuai dengan kemampuannya, red),” pungkasnya.(jyk)
