Blora – Jumlah aduan di posko Dinas Pendidikan Kabupaten Blora bertambah menjadi 9 aduan terkait dugaan kecurangan seleksi pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Seksi Disiplin Dan Kesejahteraan Guru Dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Blora, Yusuf Fitri mengungkapkan akan mencermati 9 aduan yang sudah diterima di Posko aduan.
“Sampai dengan saat ini, di posko pengaduan PPPK. Sudah masuk 9 aduan,” ucapnya saat ditemui Bloranews.com di Kantornya, Selasa (19/10).
Pihaknya akan tetap menerima aduan yang masuk dan memfasilitasi apa yang menjadi permasalahan aduan tersebut.
“Tentunya kita cermati aduan tersebut.untuk kemudian Kita koordinasikan juga dengan bidang yang lain Kalau nanti terkait dengan Kepala sekolah tentunya kita koordinasikan dengan bidang pembinaan pendidikan dasar (dikdas),” terangnya.
Yusuf menjelaskan tidak ada batasan waktu untuk aduan, namun bagi yang merasa di proses PPPK ada hal yang mengganjal . Silahkan lapor kepada posko yang sudah ada.
“Kalau merunut jadwalnya memang tgl 20 Oktober 2021 itu nanti ada pengumuman. Nanti nggak tau apakah nanti benar apakah tanggal tersebut, soalnya itu wilayahnya kemendikbud. Kita tunggu saja rilis dari kemendikbud,” tegasnya.
Yusuf berharap ini segera selesai. Pihaknya menunggu kebijakan dari kemendikbud PPPK tahap dua.
“Tahap dua belum tahu. Harapannya ada evaluasi dari proses ini. Nanti jika ada rakor kementerian kita akan sampaikan hasil- hasil evaluasi yang sudah kita lakukan di daerah di tahap 1 ini,” tandasnya.
“Laporan sudah disampaikan pimpinan. Udah dawuhi kami. Terkait dengan kewenangan akan koordinasikan melakukan pemanggilan, pihak-pihak yang kemarin sudah melaporkan ke posko aduan,” kata Yusuf.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Hendi Purnomo mengungkapkan akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan aduan yang sudah masuk.
“Nanti kita BAP, kita panggil kepala sekolahnya,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya. (Spt)
