Susah untuk dipungkiri kalau Blora merupakan kawasan hutan Jati yang terkenal seantero Nusantara. Jati Blora terkenal dengan jati kualitas super, sehingga banyak diantara warga Blora yang menggantungkan hidupnya dikawasan hutan. Tak hanya kayu jati yang menjadi komoditi ekspor, sumber minyak dan gas pada hakekatnya bisa menambah kekayaan alam di kota tercinta kita. Ditambah lagi batu kapur yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan semen, bisa menambah sumber kekayaan alam di Blora.
Namun sayang beribu sayang, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, justru kabupaten Blora masuk kategori kabupaten miskin. Apalagi selama masa pandemi yang melanda di Blora, perekonomian masyarakat semakin kacau. Pendidikan anak sekolah seolah berhenti, karena siswa hanya bisa mengikuti pendidikan secara daring. Sedangkan mereka yang rata-rata berada jauh dari sinyal, terpaksa mencari sinyal hp hanya untuk mengerjakan tugas.
Kawasan Blora yang sesungguhnya bisa diibaratkan kawasan desa mengepung kota, pada prinsipnya untuk memajukan kabupaten Blora yang sampai detik ini terkesan asal-asalan. Dalam pengerjaannya bisa dilakukan dengan menggunakan inovasi memperbaiki daerah-daerah pelosok supaya bisa mudah terhubung dengan akses transportasi dan telekomunikasi. Jadi pembangunan infrastuktur yang pertama dibangun adalah pembangunan jalan dan pengadaan satelit telekomunikasi. Dengan begitu seluruh penduduk Blora bisa dengan mudah untuk melakukan perjalanan ke kota, dengan adanya sinyal yang lancar kita bisa bebas berjejaring dengan siapapun dan kapanpun.
Jika kekayaan alam Blora sudah tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa terhadap Blora, minimal Blora tidak tinggal diam membiarkan CSR perusahaan raksasa cuma memberikan kompensasi sembako serta pengaspalan jalan.
Memang benar, dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan besar kemungkinan menambah resiko pencurian kayu perhutani. Tapi apakah kemudian selamanya jalan area perhutani tidak diperbaiki. Ini sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara memperketat penjagaan area perhutani. Atau seperti di daerah lain banyak yang menyulap lahan perhutani menjadi daerah wisata yang dikelola oleh BUMDES.
Birokrasi dan wakil rakyat harus tegas dalam mengambil kebijakan, karena nasib warga Blora ada ditangan mereka. Besar harapan kami terhadap pemerintahan kota Blora dalam memajukan perekonomian masyarakat yang semakin hari semakin merosot. Mari kita sebagai warga Blora berbondong-bondong untuk melawan kemunafikan. Blora tidak akan maju jikalau masih banyak pejabat-pejabat yang gelap mata dalam membangun Blora tercinta ini.
Dirgahayu Kabupaten Blora Yang Ke 272
Bangkit Berjuang Sesarengan Bangun Blora.
Tentang penulis : Siti Lestari merupakan anggota Rumah Perempuan dan Anak (RPA).
