Jepon – Sesuai program dari Bawaslu RI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu maupun Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Blora kembali sosialisasikan sekaligus launching desa pengawasan di Balai Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan, mempercayakan Desa Geneng sebagai desa pengawasan adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya ada beberapa alat ukur demokrasi dikatakan berkualitas.
“Pertama adalah partisipasi pemilih yang tinggi, kemudian pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan yang tertib dan teratur. Selanjutnya dilaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai tata cara dan prosedurnya (ketentuan perundangan). Tidak ada gejolak (kondisi aman) saat berlangsung dan pasca Pemilu/Pemilihan. Dan yang terakhir hasil Pemilihan dapat diterima semua pihak (tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi)”, terang Lulus.
Anggota Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim, selaku narasumber dalam kegiatan tersebut memaparkan kegiatan desa pengawasan merupakan program prioritas Bawaslu saat ini. Hal ini tentunya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
“Keterbatasan jumlah pengawas Pemilu di jajaran Bawaslu hanya sampai tingkat Pengawas TPS saja, tentunya ini sangat membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi, melaporkan apabila ada pelanggaran, atau memberikan informasi kepada jajaran Bawaslu apabila ditengarai adanya potensi pelanggaran,” jelasnya.
Kepala Desa Geneng, Jati Halim, merasa senang, Desa Geneng dijadikan sebagai Desa Binaan Bawaslu Blora dalam program desa pengawasan. Dan menyatakan dukungannya, serta berharap kegiatan Bawaslu dapat menjadi inspirasi dalam Pemilu maupun Pemilihan ke depan.
“BPD dan tokoh masyarakat yang hadir saya harap dapat menyampaikan informasi dan wawasan tentang Pemilu ke orang-orang terdekat. Jadikan kegiatan Bawaslu sebagai inspirasi dalam Pemilu yang lebih baik,” ujarnya.
Adapun Desa Geneng adalah desa binaan terakhir Bawaslu Blora di Tahun 2021. Sebelumnya sudah ada 7 desa binaan yang bekerjasama dalam kurun setahun ini sebagai desa pengawasan maupun sebagai desa anti politik uang. Desa-desa itu antara lain, Desa Muraharjo di Kunduran, Tlogowungu di Japah, Jurangjero di Bogorejo, Ledok di Sambong, Nglandeyan di Kedungtuban, Sumberpitu di Cepu, Sendangharjo di Blora. (spt).
